Kerusakan Otak

Sudah seberapa parahkah kerusakan otak yang dialami pejabat-pejabat di kota ini? Apakah sudah terlalu akutnya hingga untuk mencari tahu berapa banyak anak jalanan yang menjadi korban kekerasan seksual saja sampai harus merazia satu per satu anus mereka? Aku betul-betul tak habis pikir perihal gagasan konyol semacam ini yang diwacanakan oleh orang-orang yang notabene berpendidikan tinggi di balai kota sana. Padahal tukang ketoprak yang lulusan SD pun tahu, yang diperlukan bagi para anak jalanan untuk terhindar dari tindak kekerasan seksual adalah dengan cara memberikan mereka tempat perlindungan, bukan memeriksa besaran diameter anus mereka.

Apakah mungkin isi kepala orang-orang penting itu benar-benar sudah sekotor sungai ciliwung yang airnya keruh menghitam karena pabrik-pabrik disekitarnya “diizinkan” membuang limbahnya? Ataukah mungkin isi hati mereka sudah tertutup asap tebal, setebal asap polusi dari kendaraan yang izin kepemilikannya sengaja dibiarkan tak dibatasi demi pendapatan asli daerah yang nantinya juga akan diuapkan entah ke mana.

Penanganan para anak jalanan hanyalah sebagian kecil dari sekelumit ketidak-becusan orang-orang yang sewaktu pilkada dulu mengaku-ngaku sebagai “ahli” di bidangnya. Dan tampaknya para pejabat yang duduk di balai kota sana justru lebih khawatir dengan masalah larinya para investor berduit dari mega-proyek monorail yang sudah terlanjur dibangun pondasi dan tiangnya, ketimbang harus mengurusi anak-anak terlantar yang mungkin hanya dianggap sebagai beban APBD.

Kita pernah sesekali menyempatkan diri untuk menaruh harap, menitip rasa percaya, bahkan memanjatkan doa bagi mereka yang menjanjikan akan memanusiakan kota yang sudah tidak manusiawi ini. Akan tetapi sepertinya kekuatan doa pun masih terlampau lemah meski untuk sekedar mengetuk pelan hati mereka, hingga banyak harap dan kepercayaan yang mesti hanyut terbawa arus terus-menerus, jauh tergerus sampai ke ujung batas Banjir Kanal Timur yang pengadaan tanahnya masih sengketa menembus.

Tentang Azas Kepatutan dan Kepantasan

Lama aku berdebat dalam hati perihal sesuatu yang banyak orang sebut sebagai azas kepatutan atau kepantasan. Seperti ketika orang nomor satu di sekretariat negara itu mengatakan, bahwa mobil seharga milyaran rupiah untuk para menteri itu adalah sesuatu yang wajar. “Coba saja tengok mobil dinas para Bupati ataupun Walikota, harganya banyak yang melebihi itu, kita tentu melihat dan mempertimbangkan azas-azas kepatutan dan kepantasan,” begitu katanya.

Keparat itu benar. Tentu akan sangat tidak patut jikalau para Bupati dan Walikota memiliki mobil dinas yang lebih bagus dari para Menteri. Karenanya demi menjunjung tinggi azas kepatutan itu, tidak ada salahnya jika negeri ini mengeluarkan puluhan bahkan ratusan milyar rupiah yang dananya berasal dari penjualan Surat Utang Negara, supaya penampilan para Menteri tidak dipandang lebih rendah dari para Bupati dan Walikota. Dan karenanya demi menjunjung tinggi azas kepantasan itu pula, mobil dinas lama para menteri yang masih tampak mewah dan layak pakai itu, menjadi tidak layak atas nama azas-azas itu sendiri.

Satu hal yang mungkin mereka lupakan bahwa, azas kepatutan dan kepantasan yang mereka dengungkan itu justru tidak dihadapkan dengan parameter yang benar-benar patut dan pantas untuk diperbandingkan. Bukankah sepatutnya hal semacam ini disandingkan dulu dengan keadaan masyarakat yang sampai saat ini penghidupannya jauh dari kata patut bahkan pantas? Bayangkan berapa banyak anak putus sekolah, penduduk miskin yang kelaparan, begitu sakit hati mendengar kabar memalukan dan memilukan ini.

Aku terus berdebat dalam hati, dalam perasaan. Tetapi belum sempat kuakhiri perdebatan ini, sayup-sayup mulai terdengar kabar dari para keparat lain di parlemen sana, yang satu per satu mulai menggugat azas kepatutan dan kepantasan itu atas rumah lama mereka, yang konon keadaannya sangat tidak sebanding dengan Istana Ratu Inggris.

Tai kucing!